Rabu, 05 Februari 2014

SOAL UJIAN PRAKTIK KEJURUAN Farmasi

"
 UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

 

SOAL UJIAN PRAKTIK KEJURUAN


Satuan Pendidikan              :           Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi Keahlian         :           Farmasi
Kode                                 :           3049
Alokasi Waktu                   :           3 jam

Bentuk Soal                       :           Penugasan Perorangan

Jumat, 31 Januari 2014

SOAL UJIAN PRAKTIK KEJURUAN PERAWATAN KESEHATAN 2013/2014

"

Jumat, 13 Desember 2013

KISI-KISI UN DAN POS UN 2014

"
Kisi-kisi soal Ujian Nasional (UN) Tahun 2014 adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal UN yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pelaksana UN Tingkat Pusat disamping menetapkan jadwal pelaksanaan UN juga berwenang / berkewajiban untuk menetapkan kisi-kisi soal UN, mendistribusikan kisi-kisi soal UN, menyusun dan merakit soal UN, menjamin mutu soal UN, serta menyiapkan master naskah soal UN 2014.

Pelaksana UN Tingkat Pusat ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang terdiri atas unsur-unsur:

a. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);
b. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c. Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d. Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
e. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
f. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
g. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
i. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
j. Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Konsulat Jenderal, Kementerian Luar Negeri; dan
k. Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri.

Untuk Tahun Pelajaran 2013/2014 terkait bahan ujian nasional Pemerintah menetapkan kisi-kisi soal UN tahun pelajaran 2012/2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BSNP Nomor 0019/P/BSNP/XI/2012 sebagai kisi-kisi soal UN Tahun Pelajaran 2013/2014.

Berikut kami publikasikan kisi-kisi soal Ujian Nasional Tahun 2014 selengkapnya terutama untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan tahun pelajaran 2013/2014.

Sedangkan untuk Kisi-kisi Ujian Sekolah SD/MI dan UN Paket A (Ula), belum dirujuk secara resmi oleh peraturan Ujian Sekolah SD/MI dan UN Paket A (Ula). Namun file terkait SD/MI dan dan UN Paket A (Ula) di bawah ini tampaknya masih akan dipergunakan terutama kalau kita baca kembali SK BSNP No. 0019/P/BSNP/XI/2012.


Download Kisi-Kisi Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2013/2014

Download Kisi-kisi US/M SD/MI
Download Kisi-kisi UN SMP/MTs
Download Kisi-kisi UN SMA/MA
Download Kisi-kisi UN SMK/MAK
Download Kisi-kisi UN Paket A
Download Kisi-kisi UN Paket B dan C
Download POS UN SMP / MTs, SMPLB, UN SMK / MAK, UN SMA / MA, SMALB, dan UN Paket B dan C
Download SK BSNP yang menetapkan bahwa Kisi-kisi UN berlaku selama 3 (tiga) tahun. Baca juga di POS UN 2014 di atas yang menyatakan hal serupa.

Semoga bermanfaat! Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!

Sumber-sumber Rujukan:
- peraturan BSNP No. 0022/P/BSNP/XI/2013
- SK BSNP No. 0019/P/BSNP/XI/2012

Rabu, 09 Oktober 2013

PROGRAM KERJA KEPSEK SMK KESEHATAN WIDYA TANJUNGPINANG

"

Program Kerja Kepsek Smk Kesehatan Widya Tanjungpinang by Siswanto

Rabu, 19 Juni 2013

SOAL UAS SEMESTER GENAP 2012/2013 SMK KESEHATAN WIDYA TANJUNGPINANG

"


UNTUK DOWNLOAD SILAHKAN KLIK MATA PELAJARAN YANG DI INGINKAN

KELAS X
NORMATIF

ADAPTIF
Ilmu Pengetahuan Alam

PRODUKTIF
Produktif X PERAWAT:
2.       Menunjukan kemampuan melakukan komunikasi terapeutik
3.       Menunjukan kemampuan mengasuh bayi, balita, anak dan lansia
6.       Memahami peningkatan kesehatan dan pelayanan kesehatan utama

Produktif X Farmasi:
3.       Memahami dasar-dasar penyakit
6.       Menerapkan ilmu kesehatan Masyarakat
Produktif XI Perawat
2.       Memahami pemberian obat
3.       Memahami kemampuan interpersonal dan massa
6.       Melaksanakan tugas sesuai dengan etika keperawatan, dan kaidah hukum

Produktif XI Farmasi
3.       Menerapkan Swemedikasi
4.       Membuat obat tradisional dan fitofarmaka
5.       Menerapkan distribusi sediaan obat bebas,bebas terbatas, dan obat keras
6.       Memahami teknik pembuatan obat dalam skala kecil dan skala industri













Selasa, 14 Mei 2013

Kurikulum 2013 Diterapkan, UN untuk SD Ditiadakan

"


Jakarta - Pemerintah akan menghapus Ujian Nasional ditingkat Sekolah Dasar (SD). Penghapusan UN tingkat SD terkait dengan akan diterapkannya kurikulum baru pada tahun ajaran baru 2013/2014 mendatang.

Dikutip dari situs Setkab.go.id, Selasa (14/5/213), ketentuan itu tertuang dalam PP 32/2013 tentang Perubahan atas PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Mei 2013 lalu.

Menurut PP ini, Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelanggarakan Ujian Nasional yang diikuti Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah, dan jalur nonformal kesetaraan.

“Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar sebagaimana dimaksud, dikecualikan untuk SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat,” bunyi Pasal 67 Ayat (1a) PP No. 32/2013 ini.

Pada Pasal 69 PP ini disebutkan, bahwa setiap Peserta Didik jalur pendidikan formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur pendidikan nonformal kesetaraan berhak mengikuti Ujian Nasional, dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus. Serta kewajiban bagi Peserta Didik untuk mengikuti satu kali Ujian Nasional tanpa dipungut biaya. Namun pada Ayat (2a) Pasal 69 PP itu ditegaskan, Peserta Didik SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat dikecualikan dari ketentuan mengikuti Ujian Nasional itu.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ini bahkan secara tegas menghapus ketentuan Pasal 70 Ayat (1,2) PP No. 19/2005, yang didalamnya disebutkan mengenai materi Ujian Nasional tingkat SD dan sederajat, yang sebelumnya mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matemika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Menurut Pasal 72 Ayat (1) PP ini, Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: a. Menyelesaikan seluruh program Pembelajaran; b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran; c. Lulus ujian sekolah/madrasah; dan d. Lulus Ujian Nasional.

Khusus Peserta Didik dari SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat, menurut Pasal 72 Ayat (1a) PP ini, dinyatakan lulus setelah memenuhi ketentuan pada Ayat (1) huruf a, b, dan c (tidak ada kata-kata lulus Ujian Nasional, red).

“Kelulusan Peserta Didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri,” bunyi Pasal 72 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ini.

Menurut PP ini pula, ketentuan pengecualian Ujian Nasional SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (1a) berlaku sejak tahun ajaran 2013/2014.

Di dalam PP ini juga dijelaskan, lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

“Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan Pengembangan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,” bunyi Pasal 2 Ayat (1a) PP tersebut.

Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan Pengembangan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

“Standar Isi dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri,” bunyi Pasal 5 Ayat (4). Pada PP terdahulu tidak ada kata-kata BSNP.

Menyangkut Materi Pendidikan sebagai bagian dari Standar Isi dalam Standar Nasional Pendidikan, PP ini menegaskan bahwa ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria: a. Muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; b. Konsep keilmuan; dan c. Karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan.

Sementara Tingkat Kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria: a. Tingkat perkembangan Peserta Didik; b. Kualifikasi Kompetensi Indonesia; dan c. Pengusaan Kompetensi yang berjenjang.

PP ini secara tegas menghapus Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 pada PP No. 19 Tahun 2005 yang di antaranya berisi tentang: a. Pengelompokan mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (misalnya agama, kewarganeraan, pendidikan jasmani, dsb); b. Pengaturan kurikulum untuk agama, ilmu pengetahuan dan tehnologi; c. Ketentuan mengenai beban belajar; d. Pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan e. Pengembangan kurikulum pada masing-masing satuan pendidikan.

Menyangkut pengadaan Buk Teks Pelajaran, Pasal 43 Ayat (5a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ini menegaskan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan menetapkan buku tersebut sebagai sumber utama belajar dan Pembelajaran setelah ditelaah dan/atau dinilai oleh BSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri.

Hal penting lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ini adalah menyangkut ketentuan penilaian hasil belajar. PP ini hanya menegaskan bahwa penilaian hasil belajar digunakan untuk: a. Menilai pencapaian Kompetensi Peserta Didik; b. Bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan c. Memperbaiki proses pembelajaran.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar oleh pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri,” bunyi Pasal 64 Ayat (2e) PP No. 32/2013 ini.

Adapun ketentuan mengenai penilaian pada mata pelajaran Agama, Ahlak Mulia, Kewarga Negara, Ilmu Pengetahuan, Estetika, Jasmani dan Olahraga, serta Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 64 Ayat (3,4,5,6,dan 7) PP No. 19/2005 dinyatakan dihapus.

Kamis, 21 Februari 2013

BUDIDAYA TANAMAN OBAT

"

budidaya tanaman obat by Diana Fitri